Pemerintah Siapkan Rekening bagi Masyarakat untuk Perkuat Inklusi Keuangan

Sumber Setkab RI
Sumber Setkab RI
Sumber Setkab RI
Sumber Setkab RI

PROBACA.ID – Pemerintah menyiapkan langkah perluasan kepemilikan rekening bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rapat membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat dengan merujuk pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Airlangga menilai capaian inklusi dan literasi keuangan tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong peningkatan capaian tersebut.

Baca Juga

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.

Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah akan mempersiapkan rekening melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk _payment system_-nya,” jelas Airlangga.

Selain pemadanan data kependudukan dengan sistem Bank Indonesia, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Penggunaan sistem tersebut diharapkan memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Yang kedua _gateway system_-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.

(BPMI SETPRES)

***
DISCLAIMER: Sebagian proses pengolahan artikel ini dibantu oleh teknologi AI. Pembaca disarankan memverifikasi kembali data dan informasi melalui sumber resmi atau sumber primer

Diolah dari sumber Setkab RI

PILIHAN EDITOR

TRENDING

BERITA TERKINI

PILIHAN EDITOR

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.