PROBACA.ID – Partai Hanura mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dapat disahkan pada akhir tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan bersamaan dengan dorongan agar RUU Perampasan Aset juga diselesaikan pada periode yang sama.
Hanura menilai pembahasan RUU Pemilu perlu dilakukan secara terbuka. Proses tersebut diharapkan tidak hanya melibatkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga mengikutsertakan seluruh partai politik.
Keterlibatan semua partai dinilai penting dalam pembahasan aturan yang berkaitan dengan pemilu. Dengan demikian, proses penyusunan RUU dapat berlangsung melalui pembahasan bersama dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai partai.
Desakan agar RUU Pemilu disahkan pada akhir 2026 menunjukkan adanya harapan supaya pembahasan regulasi tersebut memiliki batas waktu yang jelas. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci tahapan pembahasan, pihak yang menyampaikan pernyataan dari Hanura, maupun materi yang akan diatur dalam RUU tersebut.
Hanura juga mengaitkan target pengesahan RUU Pemilu dengan RUU Perampasan Aset. Kedua rancangan undang-undang itu diharapkan dapat disahkan pada akhir tahun 2026.
Partai tersebut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pembahasan RUU Pemilu. Selain terbuka, prosesnya diharapkan melibatkan seluruh partai agar setiap pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan selama pembahasan berlangsung.
Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jadwal resmi pembahasan maupun target pengesahan yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Hanura, melalui dorongannya, berharap RUU Pemilu dapat segera dibahas secara inklusif dan diselesaikan sesuai target akhir 2026.
Sumber: Detik
