JAKARTA, PROBACA.CO.ID – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengantisipasi dan memitigasi berbagai permasalahan industri yang berpotensi memicu pemecatan pekerja.
Satgas baru ini dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai ketua.
Usai melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah dan DPR akan rutin menggelar pertemuan. Agenda utamanya adalah memetakan perusahaan yang sedang menghadapi kendala agar langkah pencegahan PHK bisa dilakukan sejak dini.
“Supaya ini bisa kita satukan semua, kita bekerja bersama-sama untuk melakukan monitoring dan kemudian saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan di perusahaan yang berpotensi timbulnya PHK,” ujar Prasetyo.
Saat ini, struktur formal Satgas Mitigasi PHK masih dalam tahap penyempurnaan. Ke depan, pemerintah berencana melibatkan unsur ketenagakerjaan dari pihak kepolisian guna memperkuat efektivitas koordinasi dan pertukaran informasi di lapangan.
Ragam Penyebab PHK
Dari hasil pembahasan bersama DPR, Prasetyo mengungkapkan bahwa akar masalah yang dihadapi dunia usaha sangat bervariasi dan tidak bisa disamakan antar-sektor. Ia menegaskan, PHK tidak selalu dipicu oleh faktor klasik seperti kelangkaan bahan baku energi (gas atau batu bara). Dalam beberapa kasus, gelombang PHK justru dipicu oleh konflik manajemen internal.
Selain itu, penurunan permintaan pasar dan kendala permodalan juga menjadi pemicu utama. Satgas bahkan menemukan kasus di mana sebuah perusahaan yang sebenarnya sehat secara operasional, ikut terancam akibat dana mereka tersendat di institusi perbankan yang sedang bermasalah.
“Apapun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” imbuh Prasetyo.
Antisipasi Dinamika Global dan Impor
Meski kondisi di beberapa sektor dinamis, pemerintah memastikan belum melihat adanya tren peningkatan PHK secara meluas di seluruh sektor industri. Risiko terbesar saat ini masih didominasi oleh sektor-sektor yang pasokan bahan bakunya sensitif terhadap fluktuasi harga global serta ketegangan geopolitik.
Guna memperkuat deteksi dini dan mencari jalan keluar, Satgas Mitigasi PHK kini bersinergi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.
Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk memetakan komoditas dan bahan baku yang masih bergantung pada jalur impor. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri sekaligus mengamankan pasokan bahan baku bagi keberlanjutan industri domestik.
“Semua kita coba benahi, semua kita coba perbaiki,” pungkas Prasetyo.
