JAKARTA, PROBACA.COM — Pemerintah berkomitmen memperkuat sendi ekonomi masyarakat di tingkat desa dan pesisir. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal diintegrasikan sebagai pusat pelayanan ekonomi terpadu. Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendongkrak produktivitas sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan.
Saat berpidato di acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7), Presiden memaparkan bahwa KDKMP akan mengusung konsep layanan satu pintu. Fasilitas yang disediakan mencakup kantor koperasi, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga apotek desa.
“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalamnya ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa dengan obat-obatan generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota,” ujar Presiden Prabowo.
Proteksi Hasil Tani dan Distribusi Subsidi
Demi menjaga stabilitas harga dan kualitas komoditas, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur logistik berupa gudang penyimpanan dan ruang pendingin (cold storage) di tingkat desa. Fasilitas ini diharapkan dapat mencegah kerusakan hasil panen para petani sebelum didistribusikan ke pasar.
Selain itu, KDKMP akan memegang peran krusial dalam tata kelola komoditas bersubsidi. Presiden menegaskan seluruh barang subsidi wajib disalurkan lewat koperasi ini guna menutup celah komersialisasi bebas dan memastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak.
Terobosan Baru untuk Koperasi Nelayan
Sektor pesisir juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah bersiap mengukir sejarah baru dengan melengkapi koperasi nelayan lewat fasilitas pabrik es serta gudang pendingin agar kualitas tangkapan laut tetap terjaga optimal.
Tak hanya infrastruktur darat, para nelayan akan difasilitasi kapal-kapal tangkap berukuran besar yang dikelola langsung oleh koperasi. Kendati demikian, bantuan armada ini menggunakan skema pembiayaan mandiri melalui sistem cicilan yang bersumber dari pendapatan hasil tangkapan, bukan sebagai hibah gratis.
Melalui mekanisme pinjaman yang akuntabel ini, perputaran modal diharapkan dapat terus berjalan sehat untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat nelayan. ***
