\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Anggota AHWA tersebut juga menyebut, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum itu kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA.<\/p>\n\n\n\n
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Dimulai dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.<\/p>\n\n\n\n
Anggota AHWA tersebut juga menyebut, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum itu kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA.<\/p>\n\n\n\n
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kiai Anwar mengungkapkan, rapat AHWA ini digelar secara tertutup di Ndalem Kasepuhan hingga pukul 7.00 WIB.<\/p>\n\n\n\n
Dimulai dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.<\/p>\n\n\n\n
Anggota AHWA tersebut juga menyebut, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum itu kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA.<\/p>\n\n\n\n
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kiai Anwar mengungkapkan, rapat AHWA ini digelar secara tertutup di Ndalem Kasepuhan hingga pukul 7.00 WIB.<\/p>\n\n\n\n
Dimulai dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.<\/p>\n\n\n\n
Anggota AHWA tersebut juga menyebut, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum itu kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA.<\/p>\n\n\n\n
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kiai Anwar membacakan keputusan AHWA tersebut, di ruang sidang pleno Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada Senin pagi.<\/p>\n\n\n\n
Rapat AHWA Digelar Tertutup<\/h4>\n\n\n\n
Kiai Anwar mengungkapkan, rapat AHWA ini digelar secara tertutup di Ndalem Kasepuhan hingga pukul 7.00 WIB.<\/p>\n\n\n\n
Dimulai dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.<\/p>\n\n\n\n
Anggota AHWA tersebut juga menyebut, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum itu kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA.<\/p>\n\n\n\n
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026-2031,\" kata Kiai Anwar.<\/p>\n\n\n\n
Kiai Anwar membacakan keputusan AHWA tersebut, di ruang sidang pleno Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada Senin pagi.<\/p>\n\n\n\n
Rapat AHWA Digelar Tertutup<\/h4>\n\n\n\n
Kiai Anwar mengungkapkan, rapat AHWA ini digelar secara tertutup di Ndalem Kasepuhan hingga pukul 7.00 WIB.<\/p>\n\n\n\n
Dimulai dengan pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.<\/p>\n\n\n\n
Anggota AHWA tersebut juga menyebut, berita acara penetapan Gus Kikin menjadi Ketua Umum itu kemudian sudah ditandatangani oleh 9 kiai anggota AHWA.<\/p>\n\n\n\n
Para anggota AHWA tersebut adalah KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftakhul Akhyar yang juga Rais Aam terpilih.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, ditandatangani oleh KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj dan KH Abun Bunyamin.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemilihan ini, 5 nama yang mendapat dukungan terbanyak dan lolos dalam bursa Ketua Umum PBNU adalah Gus Kikin dengan 472 suara.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin memimpin dengan suara tertinggi di atas KH Zulfa Mustofa (Kiai Zulfa) 262 suara, KH Abdussalam Sochib (Gus Salam) 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 258 suara, dan KH Abdul Ghofar Rozin (Gus Rozin) 155 suara.<\/p>\n\n\n\n
Profil Gus Kikin<\/h4>\n\n\n\n
Berdasarkan penelusuran, Gus Kikin lahir 17 Agustus 1958, dan dikenal merupakan cicit ulama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari.<\/p>\n\n\n\n
Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020 lalu.<\/p>\n\n\n\n
Dalam struktur organisasi NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024-2029<\/p>\n\n\n\n
Sebelum Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin yang juga sepupu jauh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini secara resmi menerima mandat pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n
Gagasan utama yang dibawa Gus Kikin dalam pencalonannya antara lain penguatan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, penguatan adab dan sanad keilmuan, serta pengembangan potensi ekonomi warga NU.*<\/p>\n","post_title":"Gus Kikin Resmi Terpilih Jadi Ketum PBNU, Ini Rekam Jejaknya","post_excerpt":"Gus Kikin juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, meneruskan kepemimpinan KH Salahuddin Wahid.","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"gus-kikin-resmi-terpilih-jadi-ketum-pbnu-ini-rekam-jejaknya","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-31 15:18:33","post_modified_gmt":"2026-08-31 07:18:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1632","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1330,"post_author":"10","post_date":"2026-08-26 11:51:31","post_date_gmt":"2026-08-26 03:51:31","post_content":"\n
Oleh: Rinto Lakoro<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n
Diantara kepentingan investasi dan kewajiban negara, ada suara masyarakat Dusun V Panang yang hanya ingin didengar dan dihargai.<\/p>\n\n\n\n
Di Dusun V Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) persoalan tanah bukan sekadar tentang batas, dokumen, atau kepentingan perusahaan Bernama PT Arafura Surya Alam (ASA).<\/p>\n\n\n\n
Bagi masyarakat, tanah adalah tempat mereka menanam harapan, membesarkan anak-anak, mencari rezeki, dan mempertahankan kehidupan.<\/p>\n\n\n\n
Puluhan tahun kehidupan telah berjalan di atas tanah itu. Di sana ada keringat yang jatuh, ada keluarga yang tumbuh, ada orang tua yang menua, bahkan ada generasi yang lahir dan mengenal tanah tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kini, ketika kepentingan perusahaan hadir, muncul pertanyaan yang semakin berat dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Di mana posisi rakyat kecil dalam pertarungan antara kepentingan investasi dan kekuasaan negara?<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat bukan berarti menolak perusahaan. Mereka juga memahami bahwa investasi dapat membawa lapangan pekerjaan dan pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Namun masyarakat ingin satu hal yang sederhana. Jangan sampai pembangunan membuat mereka kehilangan tempat untuk menghidupi keluarganya.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, perusahaan tentu memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam menjalankan aktivitasnya. PT ASA yang bernaung dibawah PT United Tractors Tbk (UNTR) Astra Grup tentu menjunjung tinggi professional. Berpengalaman menyelesaikan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan visi misi perusahaan.<\/p>\n\n\n\n
Tetapi sebesar apa pun kekuatan perusahaan, tetap ada tanggung jawab untuk memastikan kehadirannya tidak menghapus ruang hidup masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dan pemerintah? Di sinilah harapan terbesar itu diletakkan. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan ketika kepentingan perusahaan dan masyarakat bertemu. Bukan membiarkan rakyat merasa berjalan sendirian menghadapi persoalan yang begitu besar.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat Panang tidak meminta belas kasihan. Mereka meminta keadilan, keterbukaan, kepastian, dan ruang untuk didengar.<\/p>\n\n\n\n
Sebab di balik setiap bidang tanah yang dipersoalkan, ada manusia. Ada seorang ayah yang memikirkan masa depan anaknya. Ada seorang ibu yang berharap dapurnya tetap mengepul.<\/p>\n\n\n\n
Ada keluarga yang menggantungkan hidup dari tanah yang selama ini mereka kenal dan rawat. Maka jeritan masyarakat Panang sesungguhnya bukan sekadar jeritan tentang tanah. Ini adalah jeritan tentang masa depan.<\/p>\n\n\n\n
Ketika perusahaan berbicara tentang investasi, pemerintah berbicara tentang aturan, dan masyarakat berbicara tentang kehidupan, ketiganya seharusnya tidak berdiri sebagai musuh.<\/p>\n\n\n\n
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukanlah pembangunan yang membuat satu pihak menang dan pihak lain kehilangan tempat berpijak.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan adalah ketika perusahaan dapat berkembang, pemerintah dapat menjalankan kewajibannya, dan masyarakat tetap bisa hidup dengan tenang di tanah yang menjadi sumber penghidupannya.<\/p>\n\n\n\n
Panang hanya ingin didengar. Bukan karena mereka ingin melawan pembangunan. Tetapi karena mereka juga bagian dari Indonesia yang berhak merasakan arti kemerdekaan: merdeka untuk hidup, merdeka untuk mencari rezeki, dan merdeka untuk berharap bahwa keadilan masih memiliki tempat bagi rakyat kecil. ***<\/p>\n\n\n\n
)* Pemerhati dan Masyarakat Panang, Kotabunan, Boltim<\/p>\n","post_title":"Jeritan dari Panang: Ketika Tanah, Perusahaan dan Pemerintah Berhadapan dengan Hati Rakyat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"jeritan-dari-panang-ketika-tanah-perusahaan-dan-pemerintah-berhadapan-dengan-hati-rakyat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-01 15:25:10","post_modified_gmt":"2026-09-01 07:25:10","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1330","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1324,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 13:25:32","post_date_gmt":"2026-08-24 05:25:32","post_content":"\n
BOGOR, PROBACA.COM\u2014 Presiden RI Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah isu strategis, terutama percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/p>\n\n\n\n
Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut Instruksi Presiden terkait bantuan ke wilayah Kalimantan dan NTT, khususnya melalui dukungan penerbangan udara.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Presiden membahas tindak lanjut Instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,\u201d ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet.<\/p>\n\n\n\n
Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menyiapkan tambahan 17 pesawat water bombing. Kehadiran armada udara tambahan tersebut diharapkan memperkuat operasi pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.<\/p>\n\n\n\n
Selain dukungan udara, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan juga akan didatangkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.<\/p>\n\n\n\n
Upaya pemadaman juga diperkuat dengan pengiriman 200 pompa dan pipa yang akan digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan gambut, termasuk upaya pemadaman api yang berada di bawah permukaan tanah.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Prabowo juga turut membahas langkah lanjutan untuk penanganan dan rekonstruksi bagi masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Dukungan diarahkan untuk mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.<\/p>\n\n\n\n
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat jajaran TNI dan Polri yang terus bergerak di berbagai sektor dan wilayah Indonesia dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana.<\/p>\n\n\n\n
Koordinasi yang dilakukan hingga malam hari ini menjadi bagian dari upaya Prabowo guna memastikan setiap instruksi dapat segera ditindaklanjuti di lapangan, dengan dukungan personel, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak. ***<\/p>\n","post_title":"Prabowo Fokus Tangani Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT, Dukungan Udara Diperkuat","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"prabowo-fokus-tangani-karhutla-kalimantan-dan-gempa-ntt-dukungan-udara-diperkuat","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 13:25:33","post_modified_gmt":"2026-08-24 05:25:33","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1324","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1321,"post_author":"3","post_date":"2026-08-24 07:52:38","post_date_gmt":"2026-08-23 23:52:38","post_content":"\n
JAKARTA, PROBACA.COM <\/strong>- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 72 tersangka dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sembilan provinsi, yaitu di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.<\/p>\n\n\n\n
Para tersangka diduga secara sengaja membakar hutan dan lahan demi keuntungan pribadi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKesembilan polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan,\u201d ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhamni dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23\/8\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan terdapat 89 laporan polisi (LP) yang dibuat di sembilan polda tersebut. Masing-masing tersebar di Polda Riau (32 LP), Polda Kalimantan Barat (18 LP), Polda Sumatera Selatan (15 LP), Polda Jambi (17 LP), dan Polda Kalimantan Tengah (8 LP).<\/p>\n\n\n\n
Lalu, Polda Kalimantan Selatan (3 LP), Polda Kalimantan Timur (2 LP), Polda Aceh (2 LP), serta Polda Kalimantan Utara (2 LP).<\/p>\n\n\n\n
Irhamni menyebut dalam penetapan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 35 buah korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jeriken 10 liter BBM Solar, 2 botol plastik BBM Pertalite, 21 parang, dan 6 batang bibit sawit.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan bahwa motif pembakaran yakni pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Para tersangka sengaja melakukan pembakaran di saat musim kemarau agar lebih mudah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan,\u201d ucap dia.<\/p>\n\n\n\n
Ia menegaskan, para tersangka telah melakukan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban yakni masyarakat umum demi kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, Polri menerapkan UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Polri akan terus mengejar seluruh pelaku, baik yang melakukan pembakaran langsung maupun pihak-pihak yang menjadi dalang.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPolri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,\u201d kata Irhamni.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap peristiwa karhutla akan kami tangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","post_title":"Polri Tetapkan 72 Tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan di Sembilan Provinsi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polri-tetapkan-72-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-sembilan-provinsi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:52:45","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:52:45","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1321","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1317,"post_author":"3","post_date":"2026-08-23 22:42:07","post_date_gmt":"2026-08-23 14:42:07","post_content":"\n
MAUMERE, PROBACA.COM <\/strong>-- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat dan mempercepat proses pendataan rumah yang rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu pekan lalu.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat.<\/p>\n\n\n\n
Pendataan tersebut, lanjutnya, bertujuan memastikan pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.<\/p>\n\n\n\n
Di samping itu, pendataan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan guna melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus untuk rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.<\/p>\n\n\n\n
\"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya,\" ujar Berton melalui keterangan resmi, Minggu (23\/8).<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa BNPB telah menurunkan tim untuk mendata jumlah kerusakan di tujuh kabupaten terdampak sebelum data tersebut diverifikasi dan divalidasi.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data sementara per Sabtu (22\/8), BNPB telah mengidentifikasi 53.971 rumah rusak, yang terdiri atas 19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Nagekeo sebanyak 4.829 unit, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan. Kabupaten Ende tercatat sebanyak 3.953 unit, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 unit rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur mencatat 17.039 unit, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Kemudian, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 unit rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan. Kabupaten Ngada mencatat 8.129 unit, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Kabupaten Sikka mencatat 3.574 unit rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara karena masih melalui tahapan verifikasi dan validasi.<\/p>\n\n\n\n
\"Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,\" katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan, BNPB saat ini telah mengantongi data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, untuk Kabupaten Manggarai, proses pemasukan data masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Khusus di Kabupaten Nagekeo, lanjutnya, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.<\/p>\n\n\n\n
Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.<\/p>\n\n\n\n
Berton menegaskan bahwa BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam proses tersebut. Menurutnya, pendataan rumah rusak akan terus berjalan beriringan dengan prioritas utama BNPB saat ini, yakni penanganan darurat.<\/p>\n\n\n\n
\"Penanganan darurat tetap menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara pendataan kerusakan berjalan secara simultan sebagai bagian dari upaya menyiapkan proses pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel,\" pungkas dia. ***<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","post_title":"Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pemerintah-percepat-pendataan-rumah-rusak-pascagempa-ntt","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-08-24 07:44:50","post_modified_gmt":"2026-08-23 23:44:50","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/?p=1317","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":2},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
