Nusron Wahid Tak Hadiri Dua Panggilan KPK karena Dinas ke Malaysia
\n
***
\nDISCLAIMER: Sebagian proses pengolahan artikel ini dibantu oleh teknologi AI. Pembaca disarankan memverifikasi kembali data dan informasi melalui sumber resmi atau sumber primer<\/p>\n\n\n\n
Diolah dari sumber <\/em>Detik.com<\/p>\n","post_title":"KPK Gelar OTT di Bolmut, Bupati Sirajudin Lasena Diamankan","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"kpk-gelar-ott-di-bolmut-bupati-sirajudin-lasena-diamankan","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-21 20:37:03","post_modified_gmt":"2026-09-21 12:37:03","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/uncategorized\/kpk-gelar-ott-di-bolmut-bupati-sirajudin-lasena-diamankan\/","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4307,"post_author":"9","post_date":"2026-09-21 18:16:53","post_date_gmt":"2026-09-21 10:16:53","post_content":" PROBACA.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai evaluasi tahunan terhadap kinerja menteri penting dilakukan seiring Presiden Prabowo Subianto membuka peluang reshuffle kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya.<\/p> Menurut Herman, kewenangan untuk merombak kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden. Ia meyakini Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam menilai kinerja para menterinya.<\/p> \"Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden dan saya meyakini presiden memiliki penilaian yang cermat terhadap kinerja para menterinya,\" kata Herman Khaeron, Senin (21\/9\/2026).<\/p> Herman menjelaskan, evaluasi tahunan dapat digunakan untuk melihat sejauh mana program-program yang dijalankan para menteri berhasil. Evaluasi tersebut juga diperlukan untuk menentukan hal-hal yang perlu diperkuat pada masa mendatang.<\/p> \"Evaluasi tahunan penting untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan program-program yang dijalankan oleh para menteri, dan apa yang harus diperkuat ke depannya,\" ungkap Herman Khaeron.<\/p> Ia menambahkan, respons masyarakat terhadap kinerja para pembantu presiden hingga dua tahun pemerintahan juga menjadi perhatian. Dengan keterbukaan informasi dan perkembangan media sosial, penilaian publik terhadap keberhasilan menteri dapat terlihat.<\/p> \"Sebenarnya dengan keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, akses untuk menilai keberhasilan para menteri bisa dilihat dari respon publik, dan pastinya di pemerintah juga ada lembaga yang...\"<\/p>*** Diolah dari sumber Detik.com<\/a><\/em><\/p>","post_title":"Demokrat Nilai Evaluasi Tahunan Penting Sebelum Reshuffle","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"demokrat-nilai-evaluasi-tahunan-penting-sebelum-reshuffle","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2026-09-21 18:16:53","post_modified_gmt":"2026-09-21 10:16:53","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/probaca.com\/uncategorized\/demokrat-nilai-evaluasi-tahunan-penting-sebelum-reshuffle\/","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":4305,"post_author":"9","post_date":"2026-09-21 16:17:41","post_date_gmt":"2026-09-21 08:17:41","post_content":" PROBACA.ID - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dengan hukuman 6 tahun 4 bulan penjara dalam perkara korupsi terkait pengurusan sengketa lahan.<\/p> Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (21\/9\/2026). Dalam perkara yang sama, mantan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dituntut 8 tahun 2 bulan penjara, sedangkan Hakim Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya dituntut 4 tahun 4 bulan kurungan.<\/p> JPU KPK menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. \u201cMenuntut, agar majelis hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama,\u201d demikian bunyi tuntutan yang dibacakan jaksa.<\/p> Selain pidana penjara, masing-masing terdakwa dituntut membayar denda Rp 250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, ketiganya dikenai hukuman pengganti berupa 90 hari kurungan penjara.<\/p> Dalam pertimbangan tuntutan, JPU KPK menyebut perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sikap berbelit-belit selama persidangan juga menjadi hal yang memberatkan. Sementara itu, belum pernah dihukum menjadi faktor yang meringankan.<\/p> Ketiganya didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.<\/p> Dalam tuntutan uang pengganti, I Wayan diwajibkan membayar Rp 10 juta. Jika tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan 1 bulan penjara.<\/p> Untuk Bambang Setyawan, jaksa menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp 1,56 miliar dan USD 50 ribu. Adapun sisa uang pengganti yang masih harus dibayarkan sebesar Rp 121 juta, dengan subsider 6 bulan kurungan.<\/p> Sementara itu, Yohansyah Maruanaya dituntut membayar uang pengganti Rp 872 juta. Jaksa menyebut sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 1,7 juta, dengan subsider 6 bulan kurungan.<\/p> \u201cMemerintahkan ketiga terdakwa tetap ditahan,\u201d tutur JPU KPK.<\/p> ***<\/p> DISCLAIMER: Sebagian proses pengolahan artikel ini dibantu oleh teknologi AI. Pembaca disarankan memverifikasi kembali data dan informasi melalui sumber resmi atau sumber primer<\/p>\n
DISCLAIMER: Sebagian proses pengolahan artikel ini dibantu oleh teknologi AI. Pembaca disarankan memverifikasi kembali data dan informasi melalui sumber resmi atau sumber primer\n
