PROBACA.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memperoleh penilaian positif dari mayoritas responden.

Namun, hasil survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tersebut tidak merata di seluruh bidang pemerintahan, terutama pada sektor ekonomi dan hukum serta pemberantasan korupsi.

Survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen. Sementara itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak puas dan 3,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Di balik angka kepuasan tersebut, terdapat perbedaan penilaian yang cukup besar antarsektor. Bidang pendidikan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi, yakni 66,3 persen. Sebaliknya, bidang ekonomi hanya mencatat kepuasan 36,8 persen, dengan 57,8 persen responden menyatakan tidak puas.

Adanya temuan ini memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak sepenuhnya seragam. Kepuasan terhadap sejumlah layanan dan bidang pemerintahan berjalan beriringan dengan ketidakpuasan pada persoalan ekonomi dan penegakan hukum.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengatakan tren kepuasan publik terhadap pemerintah dalam setahun terakhir cenderung stagnan.

“Dua survei terakhir Agustus 2026 sampai Oktober 2026 itu secara tren bisa dikatakan kesimpulan stabil, tidak mengalami kenaikan tapi tidak turun,” kata Hanta, dikutip dari kanal YouTube Poltracking, Senin (19/10/2026).

Menurut dia, pemerintah mampu mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi masih perlu mencari terobosan untuk meningkatkannya.

Pendidikan memperoleh kepuasan tertinggi

Dari tujuh bidang pemerintahan yang diukur Poltracking, pendidikan mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 66,3 persen. Sebanyak 27,6 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut.

Bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya sama-sama mencatat tingkat kepuasan 63,7 persen. Namun, tingkat ketidakpuasan pada kedua bidang tersebut berbeda. Sebanyak 25,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan pada bidang sosial budaya angkanya mencapai 22,4 persen.

Sementara itu, bidang kesehatan memperoleh tingkat kepuasan 62,1 persen. Adapun 32,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di sektor tersebut.

Penilaian positif pada keempat bidang ini menunjukkan bahwa responden memberikan evaluasi yang berbeda sesuai dengan sektor yang dinilai. Meski demikian, hasil survei tersebut tidak menjelaskan secara terperinci program atau kebijakan tertentu yang menjadi dasar penilaian responden pada masing-masing bidang.

Dengan demikian, angka kepuasan yang relatif tinggi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh program dalam sektor tersebut berjalan tanpa persoalan. Temuan ini lebih tepat dibaca sebagai gambaran persepsi responden pada periode survei.

Ekonomi menjadi titik terlemah dalam penilaian publik

Berbeda dengan pendidikan, sektor ekonomi memperoleh tingkat kepuasan paling rendah, yakni 36,8 persen. Sebanyak 57,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut.

Persoalan ekonomi juga muncul dalam pertanyaan Poltracking mengenai alasan responden yang tidak puas terhadap pemerintah secara keseluruhan.

Sebanyak 18,9 persen responden dalam kelompok yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Berikutnya, 15,4 persen menilai harga kebutuhan pokok masih mahal, sedangkan 14,3 persen menyebut bantuan pemerintah belum tepat sasaran.

Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa ekonomi menjadi salah satu persoalan utama dalam penilaian negatif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Penilaian pada sektor ini berkaitan dengan persepsi responden terhadap stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok, meskipun hasil survei tidak merinci indikator ekonomi tertentu yang mendasari setiap jawaban.

Di sisi lain, bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi alasan kepuasan bagi 16,5 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut oleh 15 persen responden dalam kelompok yang sama.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dua sisi penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian responden menilai bantuan sosial dan program pemerintah sebagai alasan kepuasan, sementara sebagian lainnya masih mempersoalkan ketepatan penyaluran bantuan.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan program yang memperoleh penilaian positif, tetapi juga menjawab persoalan ekonomi dan memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi catatan

Selain ekonomi, sektor hukum dan pemberantasan korupsi menjadi bidang yang memperoleh penilaian kurang positif dalam survei Poltracking.

Kepuasan pada bidang ini tercatat sebesar 43,1 persen. Sementara itu, 47,5 persen responden menyatakan tidak puas.

Angka ketidakpuasan tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kinerja pemerintah di sektor hukum dan pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan.

Bidang politik dan stabilitas nasional juga mencatat tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan. Poltracking mencatat kepuasan pada bidang ini sebesar 53,6 persen, sedangkan 32 persen responden menyatakan tidak puas.

Hanta mengatakan tiga bidang yang menjadi catatan dalam hasil survei tersebut adalah ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional.

“Data ini memberikan gambaran bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki catatan kritis kinerja pada tiga bidang yakni, ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional,” kata Hanta.

Hasil tersebut merupakan penilaian responden terhadap bidang-bidang pemerintahan yang diukur. Survei ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab ketidakpuasan pada setiap sektor ataupun membuktikan bahwa satu kebijakan tertentu menjadi faktor utama penilaian publik.

Dua survei menunjukkan tingkat kepuasan di atas 50 persen

Gambaran kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga muncul dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI).

Survei PPI yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah sebesar 65,4 persen. Angka tersebut merupakan gabungan 6,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 58,6 persen yang menyatakan puas.

Sebaliknya, 32,5 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas. Sebanyak 2,1 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

PPI juga mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto secara khusus. Hasilnya, 65,2 persen responden menyatakan puas, terdiri atas 2,9 persen yang sangat puas dan 62,3 persen yang puas.

Sementara itu, 28,1 persen menyatakan tidak puas, terdiri atas 19,4 persen yang tidak puas dan 8,7 persen yang sangat tidak puas. Sebanyak 6,7 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, mengatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan mencapai 65,4 persen jika kategori sangat puas dan puas digabungkan.

Perbedaan hasil antara Poltracking dan PPI perlu dipahami dengan memperhatikan metodologi dan cakupan masing-masing survei. Poltracking melibatkan 1.220 responden, sedangkan PPI melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi.

Kedua lembaga menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka. Poltracking melaporkan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, sedangkan PPI mencatat margin of error sekitar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan yang sama.

Angka dari kedua lembaga tersebut bukan perbandingan langsung untuk menyimpulkan adanya kenaikan atau penurunan kepuasan publik, karena hasilnya berasal dari pengukuran dan sampel yang berbeda.

Tantangan pemerintah melampaui angka kepuasan

Hasil survei Poltracking memberikan gambaran bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berbeda-beda menurut bidang yang dinilai. Pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan memperoleh tingkat kepuasan di atas 60 persen.

Sebaliknya, ekonomi mencatat kepuasan 36,8 persen, sedangkan hukum dan pemberantasan korupsi berada di angka 43,1 persen. Pada bidang politik dan stabilitas nasional, tingkat kepuasan tercatat sebesar 53,6 persen.

Di tingkat keseluruhan, kepuasan terhadap pemerintah menurut Poltracking berada pada angka 55,3 persen. Namun, 40,9 persen responden masih menyatakan tidak puas.

Bagi pemerintah, temuan tersebut menunjukkan pentingnya membaca angka kepuasan secara lebih terperinci. Penilaian agregat dapat memberikan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya memperlihatkan persoalan yang muncul pada setiap sektor.

Dengan ekonomi dan hukum serta pemberantasan korupsi menjadi bidang yang memperoleh penilaian lebih rendah, hasil survei ini menempatkan kedua sektor tersebut sebagai perhatian dalam evaluasi kinerja pemerintahan.

Meski demikian, survei yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 ini hanya menggambarkan persepsi responden selama periode pengumpulan data. Hasilnya tidak secara otomatis mewakili penilaian setiap warga Indonesia ataupun menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi kepuasan publik.

***