PROBACA.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Salah satu pihak yang diamankan disebut adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah pihak swasta. Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia emas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dari informasi yang dirangkum, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan 14 orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka berasal dari lingkungan BNPB maupun pihak swasta yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
“Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut,” kata Budi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (13/10/2026).
KPK juga menjadwalkan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
“Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” ujarnya.
Terkait barang bukti, Budi menjelaskan bahwa nilai uang tunai sekitar Rp1,4 miliar masih merupakan penghitungan awal. Penyidik masih mendalami jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut.
Selain uang tunai, barang bukti yang disita mencakup emas batangan dan tabungan emas. Namun, KPK belum merinci jumlah emas yang diamankan karena masih dalam proses penghitungan.
Budi mengungkapkan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi.
Dana siap pakai merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mendukung penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan dan mendalami barang bukti untuk menentukan status hukum mereka.
***
