PROBACA.COM – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) secara nasional pada 10 November 2026. Program ini akan mengubah penyaluran bantuan sosial menjadi transfer uang tunai atau cash transfer.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan setelah rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
“Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” kata Luhut.
Menurut Luhut, digitalisasi perlindungan sosial bukan hanya perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Program itu dirancang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini membutuhkan bantuan tetapi belum terjangkau secara optimal.
“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelasnya.
Luhut mengatakan arah kebijakan subsidi pemerintah ke depan diharapkan lebih berorientasi kepada penerima manfaat yang tepat sasaran, bukan semata-mata subsidi untuk produk.
“Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN Mochammad Firman Hidayat mengatakan persiapan penerapan Perlinsos Digital terus berkembang. Uji coba program tersebut telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia, 514 kabupaten/kota,” kata dia.
Firman menyebut 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, pemerintah juga melibatkan ratusan ribu Agen Perlinsos. Jumlah agen yang disebutkan mencapai 775 ribu.
***
DISCLAIMER: Sebagian proses pengolahan artikel ini dibantu oleh teknologi AI. Pembaca disarankan memverifikasi kembali data dan informasi melalui sumber resmi atau sumber primer
Disadur dari laporan Detikcom
