PROBACA.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan mengenai kondisi perekonomian nasional yang dinilai relatif stabil. Airlangga menyampaikan, kondisi makroekonomi Indonesia tetap relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global.
“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makro ekonomi relatif stabil, juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan target inflasi, dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan, kemudian juga dari investasi yang sudah berjalan, dan dari berbagai angka-angka makro itu, kemudian juga kami membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor,” ucap Menko Perekonomian.
Untuk meningkatkan ekspor, Airlangga mengatakan berbagai hambatan akan ditangani melalui satuan tugas yang telah mendapat penugasan dari Presiden.
“Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui satgas,” tambahnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga meskipun situasi ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa menjadi sejumlah faktor eksternal yang perlu terus dicermati.
“Ini semuanya memiliki dampak di global yang pasti akan terkena dampak ke Indonesia. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan APBN pada sisa tahun 2026, Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran. Langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat dan optimal.
“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana namun tetap dilaksanakan dengan efisien,” jelasnya.
Suahasil menegaskan, efisiensi anggaran tidak berarti penghentian belanja pemerintah. Pada triwulan IV 2026, belanja APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp. 1.200 triliun.
“Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp. 1.200 triliun. Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4. Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong government expenditure di perekonomian kita,” tuturnya.
Pemerintah juga membahas stabilitas sektor keuangan. Suahasil menyampaikan bahwa koordinasi dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat, sementara peran OJK dalam pengawasan sektor keuangan akan terus didukung.
“Tentu nanti bersama Bank Indonesia kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial,” pungkasnya.
***
DISCLAIMER: Sebagian proses pengolahan artikel ini dibantu oleh teknologi AI. Pembaca disarankan memverifikasi kembali data dan informasi melalui sumber resmi atau sumber primer
Disadur dari laporan Setkab RI
